MELALUI PEMANTAPAN KEPEMIMPINAN POLRI KITA TINGKATKAN KINERJA DAN PERUBAHAN KULTUR POLRI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI

Kegiatan SDM POLRI 26 - 30 Oktober 2009 .

WORKSHOP KEPEMIMPINAN POLRI .
TEMA :
MELALUI PEMANTAPAN KEPEMIMPINAN POLRI KITA TINGKATKAN KINERJA DAN PERUBAHAN KULTUR POLRI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI

Maksud dan tujuan : pemantapan kepemimpinan sesuai tuntutan birokrasi Polri dan harapan masyarakat.
Pelaksanaan dibagi dalam 2 gelombang dengan peserta sejumlah 188 Orang dgn
Lingkup bahasan aspek leadhership, sosial, hukum budaya dan keamana, aspek moral etika dan tata nilai.

Nara sumber : Prof Renald Khasali, Irjen Aryanto sutadi
Moderator : sarlito Wirawan , Hermawan KErtajaya
Penyelenggaraan : UI, Polri dan IOM.

Sambutan Kapolri dilanjutkan pembukaan workshop kepemimpinan Polri. Saat ini Pori berada masa transisi yang bisa dibagi dalam 3 (tiga) masa transisi yaitu :

Masa transisi pertama , dipahami bahwa sejak keluarnya Polri dari TNI Polri masuk dalam era perubahan struktur, cultural dan instrumental. Proses tersebut berjalan dan dipahami bahwa pimpinan Polri terdahulu telah membuat garis kebijakan dalam Grand Startegi Polri 2005-2025, yang dibagi dalam tiga tahapan trust building, partnership building dan strive for excellent. Saat ini Polri berada di ujung perjalanan pada tahapan I (trust building) dimana masa transisi program trust building akan berakhir dilakukan dengan akselerasi di mana didalamnya terdapat proses reformasi secara total dan Polri tidak bisa mundur dari proses reformasi tersebut.
Masa transisi kedua : Pimpinan Polri saat ini (Kapolri dkk) akan mengakhiri masa bakti di 2010 dimana tongkat kepemimpinan akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya angkatan 75 s/d78 dan dilapis oleh angkatan 79 s/d 81 dan seterusnya, sehingga harus dipersiapkan dari sekarang, selain penyiapan sumber daya manusia juga harus disiapkan perangkat organisasi structural. Polsek disiapakan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya pimpinan Polri ke depan sdh siap dengan perangkat struktur dan siap untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. Untuk itu kerjasama dengan Polri diharapakan dapat mengawal reformasi Polri harapannya agara reformasi tidak sebatas retorika saja. Selain itu ada UU Yang mengawasi kita yaitu UU pelayanan publik, untuk itu Polri harus konsisten melaksanakan reofromasi birokrasi.
Masa transisi ketiga : tidak ada pola menunggu bagi Polri. Setelah Presiden dilantik, dilanjutkan dengan pengumuman kabinet dan rangkaian kebijakan (direktif Presiden) berupa program 100 hari. Sebelumnya, Polri sudah menyiapkan akselerasi dan saat ini tinggal menyesuaikan dengan program 100 hari. Program Polri harus yang prestisius dan ambisius dimana getarannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Program 100 hari disusun oleh Derenbang Kapolri, Kabareskrim, dan Koorsahli Kapolri) yang hasilnya akan di paparkan oleh Kapolri. Apabila terjadi resistensi terhadap perubahan maka akan berpengaruh terhadap masa depan Polri, untuk itu melalui kegiatan ini diharapkan terdapat perubahan dan tidak terjadi resistensi terhadap perubahan tersebut. Anggaran saat ini sudah cukup besar dalam mendukung operasional Polri dan kesejahteraan anggota sudah jauh lebih baik. Dengan kondisi saat ini ……Perubahan aspek cultural tidak semudah membalikan telapak tangan tetapi dengan intergitas individu dan komitmen moral yang tinggi maka hal ini dapat terwujud. Untuk itu diperlukan satu pola sikap dan tindak yang sama dalam menghadapi tantangan tugas.
Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Polri tidak jalan sendiri. Dalam RPJM bahwa semua kementrian dan lembaga harus melakukan reformasi dimana pada tahun 2011 semuanya harus selesai. Untuk itu dalam sisa waktu 2 bulan ini, berkaitan dengan tahapan Polri membangun kepercayaan (Trust), maka setiap pemimpin kewilayahan harus menggelar/melakukan evaluasi. Resistensi terhadap perubahan adalah sesuatu yang wajar tetapi jangan sampai resistensi tersebut mengakibatkan kita menyerah untuk melakukan perubahan seiring dengan tantangan arus perubahan itu sendiri.
Kelemahan yang ada dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah adanya anggota yang belum pahami tujuan reformasi birokrasi Polri. Adapun beberapa kelemhan adalah sebagai berikut :
Pertama : Secara umum anggota blm tunjukan perubahan perilaku yg signifikan. Ada suatu Polda yang dicintai oleh masyarakat omplain masyarakat masih tinggi
Kedua : Motivasi dan komitmen dari berbagai strata untuk meninggalkan pola lama masih cenderung rendah. Kualitas leadhership di tingkat mana yang memoengarhui apakah tingkat Kapospol, Kapolsek, Kapolres, Dir dan sampai ingkat Mabes Polri.
Agar perubahan yang dilakukan oleh Polri disosialisakan ke seluruh komponen secara bertahap. Renstra 2009 sdh berakhir output dan outcome apa yang sudah dihasilkan dan diarasakan oleh masyarakat.
Dlm melakukan perubahan terdapat faktor dinamis baik dari dalam organisasi mauapun dari luar yang sehingga perlu disiapkan kedepan bagaimana kepemimpinan ke depan yang siap menjalankan tugas s/d Grand Strategi berakhir pada tahun 2025. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang visioner, jujur terpercaya, memiliki komitmen, bertangung jawab, menjadi tauladan, mendinamisir, kreatif dan inovatif untuk memimpin organsisasi Polri yang besar dengan kekuatan yang tersebar dan terus berkembang dengan pemekaran-pemekaran wilayah. Sehingga dalam perjalanan reformasi birokrasi akan dapat menunjukan kemajuan-kemajuan seiring dengan waktu yang berjalan.
Keberadaan Polri pada posisi sekarang ini agar tetap dipertahanakan. Untuk itu diperlukan kerja keras, karena masih ada pihak-pihak yang menginginkan Polri secara structural berada di bawah instansi tertentu. Dari aspek kopentensi dan kewenangan masih ada klsusul dalsm dalam salah satu pasal RUU “dalam tangani perkara teroresmi di darat ditangan AD, laut oleh AL, udara di Udara dalam menangani bencana alam Polri bersifat sukarela”
Berbagai kewenangan Bea Cukai dan lain-lain telah lepas dari Polri, dengan perbaikan2 menuju perubahan maka akan Polri akan mendapatkan kepercayaan kembali memegang dan melakukan kewenangan-kewenangan di bidangnya.
Direktif Presiden merupakan rambu-rambu bahwa Polri harus bersinergi dengan semua aparat pemerintah dari tingkat daerah s/d kementrian dengan melakukan :
1) Change and countunity : melakukan perubahan secara berkesinambungan
2) The bottle making (berusaha utk cari sumbatan yg selama ini menjadi kendala missal di bida illegal logging sdh dilaksanakan dgn baik tetapi terdapat sumbatan berkas bolak balik sehingga terdapat complain dari Green Peace akibat adanya perbedaan kepentingan dimana berbagai instansi mengeluarkan kebijakan-2 sesuai dengan kepentingannya). Perlu harmonisasi instansi lain agar perkara tidak bolak-balik dan tidak bebas
3) Together we can, kita harus berlari untuk melakukan yang terbaik dengan target-target yang ambisius, sehingga getarannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kunci dari keberhasilan pencapaian target yang ambisius dari prestisius tersebut ada pada tangan para Kapolda dan jajaran saat ini.
11 (Sebelas) prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II adalah sebagai berikut :
1) Reformasi birokrasi dan tata kelola. Polri sdh berjalan dan melakukan tetapi dikaitkan dengan perubahan dan keberlanjutan apakan sdh ada dan sdh dilakukan. Polri ada dalam track tersebut .
2) pendidikan
3) Kesehatan
4) Penanggulangan kemiskinan
5) Ketahanan pangan
6) Infra struktur
7) Iklim investai dan iklim usaha
8) Energy
9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
10) Daerah tertinggal terdepan terluar dan pasca konflik
11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi
Apresiasi kepada para Kapolda dari mulai pilkada, pileg,pilpres,ops ketupat dan lilin, dapat dilaksanakan dengan keberhasilan yang dapat membanggakan Polri. Dimana dengan dinamika tugas yang begitu tinggi tidak ada bentrok fisik. Hal ini menunjukan Polri sedang melakukan perubahan dan tidak jalan ditempat. Polri akan selalu mengadakan perubahan-perubahan secara optimal.
Penekanan Kapolri :
1) Komitmen moral telah dicanangkan maka agar komitmen moral tersebut dilaknsakan dengan keiklasan. Agar melakukan perubahan untuk menjaga Polri ke depan. Kepada UI agar kritisi Polri, apa yang harus dievaluasi dan dilakukan. Setiap kapolda setelah melakukan serah terimakemudian melakukan kontrak kerja.
2) Sosialisasikan scr insentif reformasi birokrasi saat ini.
3) Tekankan kepada seluruh anggota terutama di bidang yan dan ops pada saat ada program 100 hari bhw program tersebut prioritas dan, maka presentasi ketidak berhasilannya adalah kecil. Evaluasi dilakukan setiap minggu bukan bulan. Perubahan mind set dan kinerja diteruskan kepada anggota. Remunerasi juga dimasukan ke dalam program 100 hari.
4) Kepada Pa di semua lini melakukan evaluasi secara berjenjang dan melakukan perbaikan.